JAKARTA — Divisi Humas Polri resmi meluncurkan PoliceTube, platform berbagi video digital hasil kerja sama dengan PT Digital Unggul Gemilang, yang memungkinkan masyarakat mengakses langsung informasi visual tentang kinerja dan prestasi kepolisian di seluruh Indonesia.
PoliceTube dirancang mirip YouTube dan TikTok dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Melalui platform ini, masyarakat dapat menyaksikan aktivitas aparat mulai dari Mabes Polri hingga tingkat Polsek secara real time dan terstruktur.
“Kerja sama ini merupakan potensi quantum leap bagi Polri dalam menyebarkan kebaikan, prestasi, serta kerja-kerja nyata aparat di lapangan,” ujar Irjen Pol. Sandi Nugroho, Kepala Divisi Humas Polri, dalam keterangan resminya.
Irjen Pol. Sandi Nugroho, Kepala Divisi Humas Polri, mengatakan peluncuran ini merupakan langkah besar untuk menyebarkan kerja nyata aparat secara terbuka, termasuk menampilkan sisi positif maupun kritik demi pembenahan internal.
Visi dari Policetube, Menjadi platform digital terpercaya dalam menyajikan kinerja, transparansi, dan pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia secara terbuka, akurat, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Misi dari Policetube, Menyediakan akses informasi visual yang cepat, objektif, dan berkualitas tentang kegiatan, prestasi, dan pelayanan kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, serta Mendorong keterbukaan informasi publik melalui publikasi video yang mencerminkan kerja nyata Polri, termasuk kritik dan pembenahan di internal institusi.
Tidak hanya menyajikan sisi positif, PoliceTube juga didesain untuk menampilkan realitas di lapangan secara utuh. Hal ini sejalan dengan komitmen Polri untuk tidak menutupi hal-hal buruk, serta mendorong perubahan budaya institusi menuju arah yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.
Dengan antarmuka yang user-friendly dan fitur pemantauan lintas satuan kerja, PoliceTube diharapkan menjadi jembatan komunikasi efektif antara Polri dan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mengawasi dan menilai kinerja kepolisian.